F) Masih kurangnya kekuatan masyarakat sipil yang mampu menekan pemerintah secara demokratis agar siap mengambil pendekatan yang lebih peduli dan serius dalam melaksanakan agenda penegakan hak asasi manusia;
Pendidikan Kewarganegaraan “hak Asasi Manusia (ham)”
G) desentralisasi kekuasaan yang tidak diikuti dengan penguatan okupasi birokrasi dan kontrol masyarakat di daerah dapat menimbulkan berbagai pelanggaran HAM di tingkat lokal;
H) Budaya feodal dan korupsi menyebabkan aparat penegak hukum gagal mengambil tindakan efektif terhadap berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat atau tokoh masyarakat;
