Ini Struktur Kepengurusan Komnas Ham Baru Periode 2022 2027
Misalnya, adanya perbedaan pendapat tentang pengertian zina menurut hukum pidana dan hukum Islam. Dalam hukum pidana, hukum zina dibatasi bagi laki-laki dan perempuan yang telah menikah yang melakukan zina. Pada saat yang sama, hukum Islam mensyaratkan agar hukum yang sama diterapkan terhadap pelaku kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum menikah.
(3) Kualitas peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keadaan pemerintahan pada saat diundangkannya undang-undang tertentu (misalnya UU No. 11 PNPS/1963 tentang pengganti pemerintahan rezim lama) dan sistem hukum nasional masih menerapkan hukum waris atau undang-undang. Hukum kolonial yang diwariskan.
(4) Penegakan hukum yang tidak memadai atau tidak wajar karena bertentangan dengan harapan masyarakat. Misalnya, hak pakai atas tanah yang diatur kepemilikannya dengan undang-undang dikukuhkan dengan akta hak atas tanah. Namun hak yang harus tetap berlaku secara sosial ini digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan rasa hukum dan keadilan dalam masyarakat.
