Pemegang Kartu Prakerja dapat memilih jenis pelatihan yang diinginkan melalui platform digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Mereka kemudian memberikan keterampilan dan pelatihan bagi tenaga kerja potensial dan yang sudah bekerja, serta keterampilan bagi mereka yang terkena PHK, sehingga mereka tetap memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dunia industri saat ini. Untuk pengembangan manusia dan budaya (PMK Kemenko) Menurut Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2015, Kemenko bertanggung jawab atas koordinasi, koordinasi dan pengendalian masalah pembangunan manusia dan kebudayaan terkait dengan PMK. Salah satunya adalah akses terhadap program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bantuan sosial.
Kelompok Usaha Bersama
Aksi ini juga sejalan dengan amanat Perpres No. 7 Tahun 2014 untuk melaksanakan Program Keluarga Menabung, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga efektif. Dalam hal ini, Menteri Koordinator PMK dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Keluarga Miskin . . Seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha terlibat. Koordinasi pelaksanaan dan pemantauan, penelaahan pengaduan masyarakat dan penguatan koordinasi dan evaluasi kinerja program, dll.
Program bantuan sosial untuk rakyat meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Nasional/Bantuan Pangan Non Tunai. Memperluas program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari penurunan angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015.
