Dana Pemerintah Untuk Pengangguran - SOREANG - Pemerintah Daerah (Pemkab) Bandung pada Selasa (3/8) mencanangkan pengalihan dana pinjaman modal tidak tetap yang dapat diperbarui dan pemberian subsidi bunga kepada masyarakat Daerah Bandung.
Peluncuran berlangsung di Gedung Moch Toha Soreang, Kabupaten Bandung, dan dihadiri oleh perwakilan usaha kecil menengah (UKM) dari berbagai desa dan kecamatan di Bandung Purbakala.
Dana Pemerintah Untuk Pengangguran
Bupati Bandung Dadang Supriatna, perangkat daerah dan PT hadir dalam kesempatan itu. BPR Kertaraharja, Bank BJB dan pihak lainnya.
Fakta Tentang Prakeja Dan Pengangguran Yang Digaji
Menurut Dadang, program ini jika berjalan baik dan lancar akan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bandung sekitar 2 persen.
“Saat ini angka pengangguran di wilayah Bandung sudah mencapai 8,2 persen atau sekitar 200.000 orang akibat pandemi Covid-19. Kita lihat angka produktif Kabupaten Bandung akan mencapai sekitar 2 juta orang dari jumlah penduduk 3,62 juta jiwa. Jika Jika program ini berjalan dengan baik, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran sebanyak 2 persen,” kata Dadang kepada wartawan usai peluncuran.
“Dampak wabah tersebut menyebabkan cukup banyak pengangguran di wilayah Bandung. Pedagang berkurang drastis, banyak yang bangkrut. Kami berharap program bantuan kredit bergulir ini dapat menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat,” ujar Dadang. .
"Kami tidak akan mengintervensi sistem perbankan. Kami berharap mekanisme perbankan melakukan hal tersebut dalam penyaluran dana pinjaman bergulir tanpa bunga,” ujar Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung. Warga mencari pekerjaan saat job fair di Kota Kediri, Gor Jayabaya, Jawa Timur, Rabu (20 November 2019).) Foto: FOTO ANTARA/Prasetia Fauzani
Banyak Phk: Pengangguran Bertambah, Pemerintah Diminta Perbanyak Program Padat Karya
Sejak kampanye pemilihan presiden 2019, sudah ada pembicaraan tentang penerbitan kartu pra-sibuk. Calon presiden Jokowi mengungkapkan, kartu tersebut merupakan salah satu upayanya untuk menjembatani kesenjangan calon tenaga kerja yang kebetulan masih mencari pekerjaan.
Tampaknya tidak semua pihak memahami rencana pemerintah menerbitkan kartu prakerja. Alhasil, sempat heboh pernyataan Wawan Hirawan Sulsel yang ditulisnya di website.
Untuk apa? Wawan sepertinya berpikir, ke depan para penganggur akan dipikul oleh negara tanpa bekerja lebih keras. Asumsi ini tidak diragukan lagi salah.
Presiden Jokowi menyatakan kartu itu tidak akan digunakan untuk membayar pengangguran. Namun sebagai pemicu agar cepat mendapatkan pekerjaan.
Pdf) Inovasi Resource Sharing Solusi Mengurangi Tingginya Pengangguran Secara Berkelanjutan
Pemerintah mendorong pencari kerja dengan kartu pra kerja. Besaran insentifnya Rp 300-500 ribu per orang per bulan. Penerima insentif akan menerima dukungan selama maksimal tiga bulan. Ini akan menjadi bekal insentif bagi pemegang kartu untuk mencari pekerjaan.
Misalnya, insentif dapat digunakan sebagai uang transportasi untuk mengikuti kursus atau pelatihan. Jumlah tersebut dikirim melalui akun pengguna.
Pada tahap awal, pemerintah berencana menerbitkan kartu prakerja kepada 2 juta orang pada 2020. Total kebutuhan anggaran untuk kartu prakerja sekitar Rp 10 triliun. Berdasarkan perhitungan Kementerian Ketenagakerjaan, data digital sebesar Rp3,98 triliun, dibandingkan dengan biasanya Rp3,63 triliun.
Ke depan, pemerintah akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pendidikan swasta. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme untuk mengimplementasikannya
Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Kartu Prakerja dilaksanakan dalam bentuk Project Management Office (PMO). PMO di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Karena itu, pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden tentang PMO, peraturan presiden untuk pelaksanaannya, peraturan presiden bagi penerima manfaat, termasuk kriteria kelayakannya. Perpres tidak akan ditandatangani hingga awal 2020.
Sebelum Anda salah paham lebih lanjut, ada beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui tentang Kartu Prakerja, yaitu kartu ini untuk SMA/SMK, S1 dan pencari kerja yang diberhentikan. Jadi bukan untuk para penganggur atau mereka yang terlalu malas untuk bekerja.
Sasaran Kartu Prakerja adalah kaum muda usia produktif yang telah lulus SMA atau SMK di perguruan tinggi, serta mereka yang terkena PHK yang sedang mencari pekerjaan.
Kedua, penerima kartu mendapatkan pelatihan keterampilan, kursus, dan magang. Pemegang Kartu Prakerja mendapatkan pelatihan kerja (
Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (pad), Dana Alokasi Umum (dau), Dana Alokasi Khusus (dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Provinsi Aceh
) pada Balai Pembinaan Profesi (BLK) yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja, sesuai minat dan kemampuan. Tujuan dari ini adalah untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa, sebelum memasuki pasar tenaga kerja, mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam keterampilan, keahlian, dan bahasa yang diperlukan untuk dunia kerja. Ini adalah aspek penting bagi pencari kerja. Dan saat itulah mereka sangat membutuhkan bantuan.
Nantinya Anda bisa mendaftar kursus dengan menggunakan Kartu Prakerja. Kursus sesuai dengan bidang yang diinginkan pencari kerja. Misalnya, kursus teknologi informasi (TI) di lembaga pelatihan, sehingga menciptakan nilai tambah bagi pencari kerja saat melamar pekerjaan. Biayanya ditanggung negara melalui kartu prakerja.
Ketiga, tentang manfaat. Selain pelatihan, pemegang kartu prakerja juga mendapatkan tunjangan keuangan bulanan berupa insentif atau tunjangan. Jangka waktu penerimaan adalah 6-12 bulan.
Bupati Dorong Perusahaan Kurangi Angka Pengangguran Di Kabupaten Bandung
Insentif atau tunjangan ini dibayarkan setelah menyelesaikan program pelatihan. Sehingga yang punya Kartu Prakerja bisa fokus mencari dan melamar pekerjaan, tapi dapurnya tetap sama
Tentu pembayaran tunai ini tidak bersifat abadi. Jangka waktu support hanya 6-12 bulan. Jika Anda baru mulai bekerja 5 bulan setelah pelatihan, pemegang kartu akan menerima tunjangan selama 5 bulan. Tunjangan itu kemudian dicabut.
Keempat, kartu prakerja tidak diterbitkan. Artinya, program ini masih dalam kajian dan akan masuk dalam APBN 2020. Kajian Kementerian Ketenagakerjaan terutama menyangkut besaran dana pengangguran. Tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya negara.
Jadi jelas, kartu prakerja tidak digunakan untuk membayar para penganggur. Tapi untuk membantu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Agar mereka tidak terbebani pembiayaan dalam proses pencarian kerja, karena belum ada pemasukan.
Aplikasi Ini Bantu Pemerintah Tekan Angka Pengangguran
Negara harus hadir di titik terendah para pencari kerja. Kartu Prakerja merupakan penyemangat dan bekal dari Presiden Jokowi bagi calon tenaga kerja. Karena pada titik rendah itu banyak masalah sosial yang muncul jika kita tidak menanganinya. (E-1) Departemen Tenaga Kerja saat ini sedang meninjau dukungan keuangan yang diberikan kepada para penganggur sampai mereka mendapatkan pekerjaan. Program "pembayaran" dari negara ini adalah praktik umum di banyak negara di dunia.
(Berita) Jakarta, seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengkaji program pemberian bantuan kepada para penganggur hingga mereka mendapatkan pekerjaan. Menurut ekonom Lana Soelistiyaningsih, banyak hal yang harus diperhatikan sebelum pemerintah menjalankan rencana ini.
Pertama, pemerintah harus memilih jenis pengangguran yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bantuan. Hal itu dilakukan agar dana yang diberikan sesuai peruntukannya.
Kedua, lanjutnya, pemerintah harus mengkaji efektivitas bantuan langsung dan nontunai. Ia mengatakan alangkah baiknya jika dana yang diberikan digunakan untuk pekerjaan.
Benarkah Dana Desa Mengurangi Pengangguran & Orang Miskin Di Desa?
“Alangkah baiknya jika uang itu digunakan untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung orang-orang yang bekerja di sektor pedesaan atau daerah. Jadi mereka masih punya harga diri ya untuk diusahakan," ujar Lana.
Dia mencontohkan, dana bantuan untuk pengangguran juga bekerja di Amerika Serikat. Tapi data ketenagakerjaan sangat bagus sehingga dana masuk ke orang yang tepat.
“Masyarakat mendaftar seminggu sekali, kalau masih menganggur bisa melamar. Uang untuk mencari nafkah. Tapi ada batasannya," kata dia.
Di Amerika Serikat, batas waktu penyaluran dana sekitar 6 bulan, lanjutnya. Jika mereka masih belum mendapatkan pekerjaan, para penganggur menerima pelatihan di badan negara.
Ikbp Kayangan Berantas Calo Dan Bantu Pemerintah Atasi Pengangguran
Selain itu, di Amerika Serikat data perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja cukup lengkap. Dengan demikian, pengangguran dapat dengan mudah disalurkan ke perusahaan-perusahaan tersebut.
Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah Indonesia harus melakukan hal yang sama, tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Kedua, dia menegaskan, pemerintah baru pertama kali mendaftarkan data pengangguran yang layak mendapat bantuan. “Sedangkan kami terus mengalami kekurangan pendataan,” ujarnya.
Finlandia menjadi negara pertama di Eropa yang menawarkan gaji pokok bulanan sebesar Rp 7,8 juta kepada para penganggur. Kebijakan ini dikenal sebagai cara pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja. Pendekatan serupa juga diadopsi oleh Arab Saudi, Irlandia, Swedia dan Inggris. Ikatan Keluarga Pelaut dan Pemuda Kayangan (IKBP) baru-baru ini mengadakan penggalangan dana untuk korban gempa di Sulawesi dan banjir di Sumbawa. (Suara NTB/ist)
Selong (Suara NTB) - Himpunan Pemuda Pelaut dan Kayangan merupakan serikat atau organisasi yang pertama kali berdiri di Nusa Tenggara Barat. Organisasi yang anggotanya kebanyakan pelaut dan pemuda ini ingin membantu pemerintah menghilangkan calo dan mengurangi pengangguran.
Pinjaman Dana Bergulir Dapat Mengurangi Pengangguran 2 Persen
Ketua IKBP Kayangan Patahi mengatakan, pembentukan organisasi atau serikat ini berawal dari keprihatinannya terhadap banyaknya pengangguran terbuka di tiga desa tersebut. Padahal, sumber daya manusia di Desa Labuhan Lombok, Seruni Mumbul dan Gunung Malang (Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur) sangat terampil. Rata-rata anak muda bergelar sarjana atau bahkan master. Jika saya kembali bekerja di kampung halaman saya, tidak ada yang mau menampung saya. "Kasihan teman - teman kita sekolah sampai ke Jakarta, Malang, Yogyakarta, dan Surabaya. Pulang kampung saya hanya jadi penonton," ujarnya, Sabtu, 6 Februari 2021.
Sedangkan perusahaan pelayaran, perusahaan tambang C, PLTU dan lain-lain cukup banyak beroperasi. Ia menyayangkan banyak pegawai yang didatangkan dari luar daerah. Dikatakan, perusahaan memprioritaskan warga sekitar sebagai tanggung jawab sosial. “Bahkan pegawainya didatangkan dari Jawa. Soal yang sifatnya administratif, banyak teman-teman di sini yang bisa bekerja secara tim,” ujarnya.
Patahi justru menyayangkan tudingan keterlibatan calo dalam perekrutan karyawan. Beberapa kasus ditemukan warga sekitar yang ingin pergi bekerja dan meminta uang kepadanya. Nyatanya, gaji yang didapat tidak sepadan dengan uang yang dibayarkan kepada para calo.
Hal-hal seperti itu harus dihapuskan, karena tidak mendidik, dan dikhawatirkan akan mengakar dan merugikan generasi selanjutnya. "Ini yang harus kita basmi. Jangan biarkan bulir jagung ini tumbuh," katanya.
Kurangi Angka Kemiskinan Dan Pengangguran, Pemdes Bojong Alokasikan 20 Persen Dana Desa Untuk Usaha Mandiri Warga
Selain fokus pada representasi kepentingan buruh, pihaknya juga menjalin kontak dengan manajemen perusahaan di tiga desa tersebut. IKBP Kayangan mendorong perusahaan untuk mengutamakan warga lokal dalam merekrut karyawan.
Selain tujuan utama, IKBP Kayangan juga berperan aktif dalam aksi sosial. Contohnya adalah pengumpulan dana bantuan di daerah yang terkena gempa Sulawesi, banjir Sumbawa dan bencana lainnya. Selain itu, lanjutnya, bakti sosial seperti bersih-bersih pantai dan program Jumat Bersih. Oleh karena itu, serikat pekerja yang muncul dapat menunjukkan eksistensinya di masyarakat dan menjadi wadah kontribusi bagi komunitas keduanya
